Analisis Prinsip Kemanfaatan dan Ketidakberpihakan Dalam Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas Kepada Badan Usaha Organisasi Masyarakat

Abstract

Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha ormas agama  melalui Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengubah tatanan hukum dengan menghapuskan mekanisme lelang yang sebelumnya diwajibkan bagi badan usaha swasta menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini menimbulkan urgensi penelitian mengenai keselarasan kebijakan tersebut prinsip kemanfaatan dan ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penawaran prioritas ini berpotensi mencederai prinsip kemanfaatan karena mengabaikan aspek kompetensi teknis dan rekam jejak dalam pengelolaan pertambangan yang berisiko tinggi terhadap kelestarian lingkungan serta hak generasi mendatang. Selain itu, kebijakan ini dinilai melanggar prinsip ketidakberpihakan karena memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu, sehingga merusak iklim persaingan usaha yang sehat dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Penghapusan mekanisme lelang menghilangkan standar objektif dalam pemilihan pengelola sumber daya alam yang kompeten.