Journal Evidence Of Law

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Platform Media Sosial terhadap Konten Berbahaya bagi Anak di Indonesia

Wirianingsih Wirianingsih — Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum platform media sosial terhadap konten berbahaya yang berdampak pada anak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap regulasi, laporan lembaga resmi, dan literatur, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PP Tunas Tahun 2025 sebagai instrumen perlindungan. Namun, implementasi tanggung jawab platform masih terkendala lemahnya mekanisme pengawasan, moderasi konten, dan penegakan sanksi. Kesimpulan, Platform media sosial wajib aktif mencegah dan menangani konten berbahaya bagi anak. Diperlukan penguatan regulasi teknis, sistem moderasi berbasis usia, serta kolaborasi pemerintah, platform, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak.

Implementation of Legal Protection for Child Victims of Serious Abuse: Study of Decision Number 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL

M. Arif Fazillah , Rahul Ardian Fikri, Fitria Ramadhani Siregar — Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study discusses the legal protection of children as victims of criminal acts of severe abuse through a case study of the Decision of the South Jakarta Regional Court No. 297/PID.B/2023/PN JKT.SìEL. Children as a vulnerable group have special rights guaranteed by national and international law. This study aims to analyze how the implementation of legal protection for child victims of severe abuse in the criminal justice process, and to assess the extent to which the judge's decision reflects the principles of justice and child protection. The method used is normative juridical with a case study approach to court decisions. The results of the analysis showthat although there are law enforcement efforts against perpetrators, protection for child victims is not yet fully optimal, especially in the aspects of psychological recovery and guarantees of non-repetition. This study recommends the need to strengthen child assistancemechanisms in legal processes and increasesynergy between child protection institutions.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Pengguna Mobile Banking atas Risiko Kehilangan Dana

Chindy Ardelia Gunawan, Hasdiana Juwita Bintang, Siti Nurhayati — Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna mobile banking di Indonesia dan meninjau kembali penalaran yudisial mengenai alokasi liabilitas, khususnya dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16/Pdt.Sus–BPSK/2025/PN Mdn. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diklasifikasikan menjadi tindakan pencegahan dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui kewajiban keamanan yang dibebankan pada bank, sedangkan perlindungan represif diterapkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, implementasinya tetap terbatas karena ketidakseimbangan pembuktian dan standar tanggung jawab yang tidak jelas. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi peraturan yang lebih ketat dan prinsip tanggung jawab yang lebih jelas diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi mobile banking.

Tinjauan Yuridis Terhadap Keseimbangan Perlindungan Hukum Antara Anak Pelaku Dan Korban Melalui Pendekatan Restorative Justice

Ika Yunita Setya Dewi, Vieta Imelda Cornelis, Nur Handayati, Fitri Ayuningtyas — Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku anak sebagai tindak pidana dan korban melalui penerapan restorative justice dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptualisasi, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksana terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme restorative justice telah diakomodasi melalui diversi kebijakan yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan pidana penjara. Namun dalam praktik penerapannya masih ditemukan kecenderungan perlindungan hukum yang lebih dominan terhadap pelaku anak dibandingkan pemulihan hak korban, khususnya dalam aspek restitusi dan Pemulihan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif tidak hanya melindungi kepentingan terbaik pelaku anak, tetapi juga menjamin hak-hak korban secara adil dan proporsional.

The Constitutional Court’s Systematic, Structural, and Teleological Interpretation of the Judicial Commission’s Authority and Its Implications for Judicial Independence

Pri Pambudi Teguh — Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 +0700

Post-amendment constitutional reform of the 1945 Constitution introduced the Judicial Commission as an independent state institution tasked with safeguarding the honor and integrity of judges. While prior studies have examined the institutional relationship between the Judicial Commission and the Supreme Court, limited attention has been given to the patterns of legal interpretation employed by the Constitutional Court in defining the Commission’s authority and their implications for the design of judicial power; this article therefore offers novelty by employing a systematic, structural, and teleological interpretative approach. This article aims to analyze the constitutional construction of the Judicial Commission’s authority from the perspective of state institutional theory and to examine the Constitutional Court’s interpretation in Decision No. 005/PUU-IV/2006, Decision No. 43/PUU-XIII/2015, and Decision No. 92/PUU-XVIII/2020, along with its implications for judicial independence. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed through qualitative descriptive methods. The findings indicate that the Judicial Commission’s authority under Article 24B of the Constitution constitutes a constitutional mechanism to safeguard judicial integrity through ethical oversight and participation in the nomination of Supreme Court justices as part of a checks and balances system. Furthermore, the Constitutional Court consistently interprets this authority through systematic, structural, and teleological approaches by positioning judicial independence as the primary parameter, thereby constructing a complementary institutional relationship between the Judicial Commission and the Supreme Court in maintaining the balance between independence and accountability.

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Empiris terhadap Anak Pelaku Penganiayaan di Polres Pohuwato

Devi Sapitri Nusi , Fence M. Wantu, Nuvazria Achir — Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan serta faktor penghambat pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah, pelaksanaan diversi di kepolisian Resor Pohuwato dilaksanakan secara musyawarah yang pertama, menyediakan pendamping masyarakat untuk melakukan studi sosial serta tenaga sosial yang berpengalaman untuk menyusun laporan sosial terkait anak-anak yang menjadi korban dan saksi. Kedua penyidik juga menghadapi kendala dalam menghadirkan berbagai pihak yang diperlukan, seperti terlapor beserta orang tuanya, pelapor, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, serta pembimbing kemasyarakatan, aparat desa, pendampingan dari dinas perlindungan perempuan dan anak dan dinas sosial. Ketiga, apabila proses diversi mencapai hasil yang disepakati, maka akan disusun surat perjanjian diversi. Selanjutnya, ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan keputusan mengenai kesepakatan diversi yang akan diminta oleh penyidik agar para pihak melaksanakan kesepakatan tersebut. Terakhir, pembimbing kemasyarakatan akan menyusun laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi selama proses berlangsung, yang kemudian diikuti dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik. Faktor penghambat pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Pohuwato terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Pohuwato yaitu terbatasnya sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari: (1) pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku, (2) sulitnya menghadirkan kedua belah pihak, (3) permintaan korban yang susah untuk dipenuhi, (4) faktor kesadaran hukum masyarakat, (5) anak yang takut menghadapi proses hukum.

Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Rekam Jejak Artificial Intelligence dalam Layanan Kesehatan

Karunia Krisman Gulo — Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini mengkaji kesenjangan hukum dalam kerangka pengaturan Indonesia mengenai persetujuan tindakan kedokteran, pelindungan data pribadi, rekam medis elektronik, dan sistem elektronik ketika pengambilan keputusan klinis dibantu oleh AI. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis UU Kesehatan, UU Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis, serta rezim sistem elektronik dalam UU ITE dan PP 71/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen-instrumen tersebut belum terhubung secara operasional untuk menjawab persoalan pembuktian dan akuntabilitas yang ditimbulkan oleh sistem AI yang opak, adaptif, dan intensif data dalam layanan klinis. Norma yang ada memang telah mengenal kewajiban persetujuan, pelindungan data, rekam medis elektronik, dan audit trail, tetapi belum menyediakan mekanisme yang klinis-relevan untuk mencatat bagaimana AI berkontribusi terhadap suatu keputusan medis tertentu maupun bagaimana tanggung jawab seharusnya dibagi antara klinisi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengembang. Untuk menutup celah tersebut, artikel ini mengusulkan dua instrumen operasional, yaitu AI disclosure minimum set dan AI decision log yang terintegrasi ke dalam rekam medis elektronik. Kedua instrumen ini ditujukan untuk memperkuat meaningful consent, memperbaiki akses pembuktian dalam sengketa, dan mendukung pembagian tanggung jawab yang lebih adil dalam layanan kesehatan berbantuan AI.

Perjanjian dibawah Tangan dengan Jual Beli Kavling Tanah Melalui Pembayaran Secara Angsuran

Eko Tamina — Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian bertujuan untuk menentukan perlindungan hukum dari penjual dan pembeli dalam perjanjian pembelian dengan kavling tanah dalam pembayaran angsuran yang dilakukan di bawah tangan dan mengalihkan hak atas tanah dalam penjualan dan pembelian kavling tanah oleh penjual ke pembeli dengan pembayaran angsuran dilakukan di bawah. Penelitian ini merupakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi yang dilakukan oleh penulis dokumen. Analisis menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil survei terungkap bahwa perlindungan hukum para pihak kavling tanah membeli perjanjian jual beli dengan tangan angsuran yang dilakukan oleh CV Patok Emas dengan pembeli kavling tanah tergantung pada bagaimana para pihak melakukan perjanjian jual beli. Kekuasaan hukum yang dipegang oleh Perjanjian Jual Beli yang dibuat di bawah kekuatan tangan hanya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam hal terjadi perselisihan dan salah satu pihak menyangkal Perjanjian Jual Beli adalah perjanjian yang dibuat dianggap belum dibuat, meskipun penggunaan Bagian 1320 dan Bagian 1338 ayat (1) KUHPerdata sebagai alasan, karena transfer tanah belum terjadi. Proses dan prosedur menerapkan petak transisi hak atas tanah di Kantor Pertanahan Lampung Timur, sementara proses jual beli petak tanah CV Patok Emas diadakan di depan Pejabat Akta Tanah.

Legal Analysis of the Imporance of Halal Certification for Sheshallbake Products (Review of the Consumer Protection Law and Halal Certification Regulations)

Lukas Christopher Wijaya, Mochammad Erwin Radityo, Bambang Fitrianto — Sun, 26 Apr 2026 00:00:00 +0700

Halal certification has a strategic position in the food industry, including SheShallBake products, as it serves as a mechanism to protect consumers from ingredients that do not comply with Islamic law. How are the regulations for halal certification registration for SheShallBake products, and what are the responsibilities of business actors and the legal consequences for food products that do not have halal certification. This study uses a normative juridical approach to analyze positive legal provisions, as well as an empirical juridical approach through interviews with business owners to understand practices in the field. The findings show that halal certification provides safety guarantees for consumers through a comprehensive verification process and serves as a means of legal protection against potential violations. This research encourages increased awareness among business actors regarding the importance of halal certification and the need for more transparent and accountable regulations. Thus, the implementation of halal certification on SheShallBake products is expected to increase consumer confidence while strengthening the halal food industry sector in Indonesia.

Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Mucikari) Melalui Media Sosial

Nisrina Nova Maharani, Wahyu Prawesthi, Sri Sukmana Damayanti, Ernu Widodo — Sun, 26 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berperan sebagai perantara dalam praktik prostitusi melalui media sosial serta mengkaji kesesuaian pengaturan hukum positif dengan perkembangan modus kejahatan tersebut. Pertanyaan utama penelitian menyoroti bagaimana hukum pidana mengkualifikasikan perbuatan tersebut dan sejauh mana norma yang berlaku mampu memberikan kepastian dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perantaraan prostitusi melalui media sosial tetap memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana terkait perbuatan memudahkan atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul, meskipun dilakukan melalui sarana digital. Namun, terdapat kelemahan normatif dalam aspek pembuktian, definisi operasional, dan sinkronisasi regulasi dengan hukum teknologi informasi. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penguatan regulasi mengenai alat bukti elektronik dan formulasi delik yang mampu menjangkau kejahatan berbasis siber. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana modern dengan menekankan integrasi antara perlindungan moralitas sosial dan respons terhadap digitalisasi kejahatan, serta merekomendasikan harmonisasi kebijakan hukum.

Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia: Analisis Kritis dan Studi Perbandingan Internasional

Aji Bawono, FX. Hastowo Broto Laksito — Sun, 26 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum dalam penerapan omnibus law melalui Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik di negara lain. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas regulasi dan kebutuhan deregulasi ekonomi, namun implementasinya menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial ekonomi.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan komparatif, serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum UU Cipta Kerja berorientasi pada deregulasi dan peningkatan investasi, yang mendorong pergeseran dari welfare state menuju market-oriented law, dengan implikasi terhadap perlindungan sosial dan partisipasi publik.Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan kajian berupa minimnya analisis yang mengintegrasikan perspektif politik hukum dengan dampak sosial ekonomi dalam pendekatan komparatif lintas negara. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan analisis normatif yuridis dan perspektif sosial ekonomi dalam evaluasi kebijakan omnibus law.Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan kajian politik hukum sebagai instrumen kebijakan ekonomi dalam konteks negara berkembang, serta memberikan dasar konseptual bagi pentingnya penguatan partisipasi publik dalam proses legislasi guna meningkatkan legitimasi dan kualitas pembentukan hukum.

Tinjauan Yuridis Empiris Efektivitas Pelaksanaan Program PTSL dalam Menjamin Kepastian Hukum di Kabupaten Toba Samosir

Sun, 26 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (sosiologis) dengan mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toba Samosir secara normatif telah berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018. Namun, secara empiris efektivitasnya belum optimal akibat beberapa kendala utama, yaitu ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta keterbatasan administrasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedural, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan normatif dan realitas empiris dalam program PTSL. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kualitas administrasi pertanahan, serta optimalisasi koordinasi dan pengawasan teknis agar tujuan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat tercapai secara lebih efektif.

Konsekuensi Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Yang Dinyatakan Mafqud Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2024/Pa.Pwt)

Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam dengan studi kasus Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan status mafqud serta implikasi yuridis yang timbul terhadap hak-hak kewarisan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep mafqud dalam fikih klasik dengan praktik hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hal batas waktu dan mekanisme penetapan. Majelis Hakim dalam putusan a quo mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata. Penetapan mafqud membawa konsekuensi hukum terhadap status kewarisan, pengelolaan harta, serta perlindungan hak ahli waris lain. Namun demikian, masih terdapat potensi konflik hukum apabila mafqud kembali di kemudian hari, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum

Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Prajurit TNI Selaku Pejabat di Kementerian/Lembaga dalam Perspektif Strain Theory Robert K. Merton

Temmy Adhytama, Potler Gultom — Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana personel aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat di kementerian atau lembaga pemerintah, dengan menggunakan kasus Basarnas sebagai titik fokus. Konflik hukum normatif muncul antara Hukum Pengadilan Militer sebagai lex specialis untuk subjek dan Undang-Undang Anti Korupsi sebagai lex specialis untuk tindak pidana, menciptakan ambiguitas yurisdiksi dan melemahkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, kasus, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme Pengadilan Konektivitas merupakan model ideal tetapi sering diabaikan dan digantikan oleh segregasi, sehingga mengurangi efektivitas hukum. Melalui Teori Ketegangan Robert K. Merton, korupsi oleh personel TNI dipandang sebagai adaptasi inovatif yang didorong oleh tekanan struktural antara tujuan budaya dan sarana hukum yang tidak memadai, diperkuat oleh persepsi risiko rendah di bawah yurisdiksi militer. Studi ini merekomendasikan harmonisasi Undang-Undang Pengadilan Militer dan Undang-Undang Anti Korupsi, penguatan mekanisme konektivitas, dan peningkatan koordinasi antarlembaga untuk memastikan akuntabilitas yang adil dan konsisten bagi anggota TNI yang bertugas dalam peran sipil.

Judi Online dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia (Antara Regulasi dan Penegakan Hukum)

Juniardi Windraswara — Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 +0700

Judi online adalah jenis perjudian yang dilakukan secara daring. Masalah yang muncul adalah selain menimbulkan tindak pidana turunan akibat perjudian, judi online juga merugikan perekonomian negara karena sebagian besar dana dari judi online mengalir ke luar negeri. Masalah ini semakin sistemik karena kesulitan dalam memberantas situs atau aktivitas yang mengandung judi online. Hukum positif Indonesia memandang judi online sebagai tindak pidana seperti perjudian pada umumnya. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya represif atau preventif melalui pemblokiran, pemantauan, pelacakan, dan pemblokiran semua aktivitas yang mengandung judi online. Selain itu, upaya lain yang direkomendasikan adalah melakukan kerja sama internasional dalam mencari penegakan hukum yang efektif untuk kejahatan judi online. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pola sosial masyarakat terhadap pengaruh judi online, dan menyajikan pandangan hukum dan penegakannya dari perspektif hukum pidana dan bentuk-bentuk penegakan hukum yang efektif untuk kejahatan judi online melalui upaya preventif.

Analysis of a Court Ruling on Criminal Sanctions for a Minor Perpetrator of Rape (Study of Court Ruling No. 70/Pid. Sus-Anak/2024/PN Medan)

Mon, 27 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study discusses legal considerations regarding criminal sanctions and work training for children as perpetrators of sexual intercourse crimes, focusing on Medan District Court Decision Number 70/pid.sus Anak/2024/PN Medan as the source case. This is done to ensure that children in conflict with the law continue to receive supportive care for future guidance and rehabilitation. Conversely, children can also be criminalized. Therefore, the issues discussed include the legal basis governing the criminal responsibility of children towards children and the considerations taken by judges when they make decisions after being found guilty by a judge in accordance with Article 81 Paragraph (2) Article 76d of the Child Criminal Justice System Law (SPPA Law). This study uses a normative juridical method with a case study approach, examining materials from secondary and tertiary law, literature reviews, and descriptive analysis. This study also focuses on providing recovery to victims to achieve a more balanced justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. The results of the study show that the judge's considerations include legal aspects such as (UU SPPA). However, the considerations in the verdict are inaccurate because they do not pay enough attention to the future of the victims..

Tanggung Negara Terhadap Kecelekaan Lalu Lintas Akibat Kondisi Jalan Berlubang Perspektif Perlindungan Hukum

Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab negara terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang dalam perspektif perlindungan hukum dan hukum administrasi negara. Rumusan masalah difokuskan pada dasar hukum pertanggungjawaban negara serta bentuk kelalaian pemerintah dalam pemeliharaan jalan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pemerintah dalam memperbaiki jalan rusak dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Novelty penelitian ini terletak pada konsep preventive liability berbasis risiko pelayanan publik sebagai model pertanggungjawaban preventif negara guna memperkuat perlindungan hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan infrastruktur jalan.

Rekonstruksi Konsep Cacat Kehendak dalam Era Artificial Intelligence: Pembatalan Perjanjian Akibat Deepfake

Agustina Herawati — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkualifikasikan deepfake dalam kerangka doktrin cacat kehendak serta menguji apakah fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), atau memerlukan rekonstruksi penafsiran Pasal 1321 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deepfake pada umumnya memenuhi struktur penipuan karena melibatkan manipulasi yang disengaja untuk mendorong terbentuknya persetujuan. Namun, dalam kondisi tertentu, terutama apabila manipulasi dilakukan oleh pihak ketiga, deepfake dapat menimbulkan kekhilafan esensial mengenai identitas atau kewenangan. Penelitian ini berargumen bahwa tidak diperlukan perubahan norma, melainkan rekonstruksi penafsiran doktrin cacat kehendak agar mampu mencakup manipulasi representasi audiovisual berbasis artificial intelligence. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penajaman parameter normatif dalam menilai kekhilafan identitas digital serta perluasan makna penipuan dalam konteks hubungan kontraktual elektronik.

Legal Ambiguity in Determining PPAT Honoraria: Economic Value, Fairness, and Legal Certainty

Abdur Rahman, Heru Kuswantoi — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study aims to construct the concept of the economic value of service fees for Land Deed Officials (PPAT) based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 33 of 2021, as well as to examine its consistency from the perspectives of legal certainty and justice. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively through legal reasoning techniques. The findings indicate that the regulation of the economic value of PPAT service fees is normatively intended to establish a balance between public interests and the professional interests of PPAT. However, the provision still contains normative ambiguities that may lead to multiple interpretations, thereby failing to fully ensure legal certainty. Furthermore, the regulatory framework has not optimally reflected the principles of justice and efficiency within the law and economics perspective. Therefore, refinement of the regulatory norms is necessary through clearer, more systematic, and consistent formulations in order to enhance legal certainty and ensure fairness for all relevant parties.

Law Enforcement on State Intelligence Strengthening in Countering Information System Hacking as a Threat to Sovereignty in North Sumatera

Krismanto Manurung, Muhammad Arif Sahlepi, Suci Ramadani — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study aims to analyze law enforcement on strengthening state intelligence in an effort to counteract information system hacking as a form of cybercrime that has an impact on national stability and security. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, through a study of relevant regulations such as the Law on Information and Electronic Transactions as well as provisions on state intelligence and cyber defense. The results of the study show that strengthening the state intelligence function, both through increasing the capacity of early detection, coordination between institutions, and optimizing the legal apparatus, is a crucial factor in preventing and overcoming information system hacking. However, there are still challenges in the form of limited resources, regulatory harmonization, and cross-sector collaboration. Therefore, continuous synergy is needed between law enforcement officials, intelligence agencies, local governments, and the community to strengthen the cybersecurity system as part of protecting state sovereignty in the digital era.

Effectiveness of Structural Legal Assistance in Land Disputes Involving Former Ptpn Ii Land Use Rights: Case Study Medan–Deli Serdang 2024–2025

Rizki Nanda Fauzi Harahap, Rahul Ardian Fikri, Syahranuddin Syahranuddin — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study aims to analyze the effectiveness of Structural Legal Aid (BHS) in resolving disputes over former PTPN II concession land in the Medan–Deli Serdang area in 2024–2025. These disputes involve communities affected by evictions, with plantation companies as the parties seeking land execution. SLL focuses on more equitable policy changes and community empowerment through legal assistance and policy advocacy. This study uses a legal-empirical approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results show that SLL is effective in delaying evictions and increasing the legal capacity of the community, with 70% of residents feeling the benefits of the legal assistance provided. Factors supporting the effectiveness of BHS include active community participation and the involvement of supporting institutions, while obstacles include a lack of coordination between relevant agencies and limited resources. This study provides policy recommendations to improve fairer agrarian governance, which can reduce conflict and increase the protection of community rights in disputes over ex-HGU land.

The Death Penalty in Indonesian Corruption: An Analysis of Normative Constructions and Gaps in Law Enforcement Practices through a Literature Review

Mohamad Yunus Laia, Redyanto Sidi — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study analyzes the normative construction of the death penalty for corruption in Indonesia and identifies the gap between legal norms and law enforcement practice. The research focuses on how criminal law literature constructs the legitimacy of capital punishment, why the sanction has never been applied in practice, and how the death penalty is positioned within the criminal law system. Using a non-Systematic Literature Review method, this study adopts qualitative doctrinal and socio-legal approaches to relevant indexed journal articles. The collected data are examined through thematic synthesis to map patterns of normative argumentation, judicial reasoning, and orientations of criminal law policy reflected in the literature. The findings demonstrate that scholarly works consistently acknowledge the normative legitimacy of the death penalty for corruption based on juridical, philosophical, and theoretical considerations. Nevertheless, the literature simultaneously reveals the complete absence of its application in judicial decisions. This gap is explained by judicial discretion, weaknesses in norm formulation, and the pragmatic orientation of criminal law policies that prioritize flexibility over severity. The study further finds that the death penalty operates primarily as a symbolic norm rather than as an effective operational sanction. Consequently, the persistent divergence between normative recognition and practical non-application reflects a broader normative dysfunction within Indonesia’s corruption criminal law regime. This research contributes conceptually to debates on criminal law effectiveness globally.

Criminal Law Analysis of The Role of Influencers in Online Gambling Promotion in Indonesia

Muhamad Ilham, Sumarno Sumarno, Ismaidar Ismaidar — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

The phenomenon of online gambling in Indonesia involving influencers as promoters through social media raises complex criminal law issues. This normative research with a statutory approach analyzes legal regulations and criminal liability of influencers in online gambling promotion. The results indicate that this practice is regulated through Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law No. 1/2024 with a maximum criminal threat of 10 years and/or a fine of IDR 10 billion, Article 426 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code with a maximum imprisonment of 9 years or a category VI fine, as well as the Consumer Protection Law. Criminal liability requires accountability capacity, intent, and absence of justification reasons, accompanied by consequences in the form of criminal sanctions, asset seizure, and social media account blocking.

Implementation of Agrarian Reform in Realizing People's Justice and Welfare (Case Study at BPN Deli Serdang Regency)

Nabilah Syaharani , Dahlan Dahlan, Abdul Razak Nasution — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study aims to analyze the implementation of Agrarian Reform by The National Land Agency (BPN) of Deli Serdang Regency in the 2020–2025 period and identify the main obstacles faced and efforts to solve them. This research uses a type of qualitative research with the nature of empirical juridical research, namely examining the legal provisions that govern Agrarian Reform and relating it to implementation practices in the field. The research data was obtained through in-depth interviews with officials and apparatus of the Deli Serdang Regency BPN, documentation studies, and tracing of relevant laws and regulations. The results of the study show that the implementation of Agrarian Reform in Deli Serdang Regency has been carried out systematically and guided by the national regulatory framework, especially the Basic Agrarian Law and Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of the Implementation of Agrarian Reform. The implementation of Agrarian Reform is realized through asset legalization, land redistribution, and access arrangement that is integrated with the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and coordinated through the Agrarian Reform Task Force. The main obstacles faced include low community participation in several locations as well as the complexity of physical and juridical data that has the potential to cause land disputes. Efforts to resolve it are carried out through strengthening cross-sector coordination, increasing socialization to the community, and applying the principle of prudence by ensuring that the objects and subjects of Agrarian Reform are in a clean and clear condition. This research is expected to make an academic and practical contribution to the development of more effective and equitable Agrarian Reform policies.

Legal Consequences Of Breach Of Contract In Mobile Phone Sale And Purchase Agreements (A Study Of Malang District Court Decision Number 149/Pdt.G/2023/PN.Mlg)

Michella Martiza Matondang, Syaiful Khoiri Harahap, Zetria Erma — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Technological growth in Indonesia is advancing rapidly as public demand for communication devices increases, driving significant growth in the mobile phone market—both online and offline. However, the high demand for quality technology has led to the emergence of disputes in mobile phone sales. This is exemplified by the Malang District Court Decision Number 149/Pdt.G/2023/PN.Mlg regarding a sales agreement between PT. Sentral Global Mitra Sejahtera and FitraArdhitaNurullisha Putra, in which the debtor defaulted. Based on this, the author focuses the research as follows: 1) Factors causing breach of contract in mobile phone sales agreements; 2) How judges consider the case when adjudicating mobile phone sales agreements; and 3) The legal consequences of breach of contract in mobile phone sales agreements. The type of research used is normative legal research, which involves analyzing, observing, and examining legal materials obtained from primary, secondary, and tertiary sources. The results of this study indicate that the legal consequences of breach of contract in a mobile phone sales agreement, as seen in Malang District Court Decision Number 149/Pdt.G/2023/PN.Mlg, arose due to the defendant’s delay in making the final payment to the plaintiff, even though the plaintiff had attempted to contact the buyer personally. The plaintiff also attempted to issue a formal notice, but the defendant did not demonstrate good faith. The defendant, having been found in breach of contract, must pay the plaintiff the sum of IDR146,594,500.00, as well as court costs amounting to IDR 267,700.00.

The Role of Marriage Agreements in Separation of Assets in Mixed Marriages Between Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA)

Shoniya Dwi Putri Shabrina, Henry Aspan, Fitri Rafianti — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) have seen a significant increase year by year. This phenomenon can lead to various legal issues, one of which concerns the separation of property in marriage to protect the constitutional rights of Indonesian citizens, particularly regarding land ownership. A prenuptial agreement is a legal tool that couples can use to arrange the separation of property in a legitimate and written manner. The purpose of this research is to analyze the role of prenuptial agreements in the separation of property for mixed couples, especially in the context of protecting property rights and legal certainty. The method used is normative legal research with a legislative approach, utilizing data sources in the form of laws and regulations, particularly Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The analysis results indicate that prenuptial agreements are crucial in avoiding the commingling of assets, especially to protect the ownership of Indonesian citizens over immovable assets, which are restricted by the Basic Agrarian Law. In mixed marriages, such situations can disadvantage Indonesian citizens regarding land ownership rights, which would become joint property. According to Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law (UUPA), it is stated that foreign nationals are not allowed to own land in Indonesia. As regulated in Article 29 of the Marriage Law, it provides a solution through property separation that can offer protection for Indonesian citizens to safeguard their land ownership rights and assets. The implementation of prenuptial agreements in mixed marriages still faces many challenges, one of which is the insufficient role of notaries and marriage registration institutions in providing education to couples intending to marry. Therefore, there is a need for stronger legal education to support the effectiveness of prenuptial agreements in legal practice in Indonesia. This research concludes that prenuptial agreements play a very important role in providing legal protection for mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals in the mechanism of property separation. The property separation agreement not only protects the constitutional rights of Indonesian citizens over land but also helps avoid potential legal conflicts that may arise in the future

Legal Protection for Victims of Sexual Harassment Crimes in The Law Enforcement Process by The Asahan Resort Police

Eben Heser Tarigan, Suci Ramadani, Rahmyanti Rahmyanti — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study discusses the urgency of implementing legal protection for victims of sexual abuse in the law enforcement process by the Asahan Resort Police. Sexual abuse cases are a form of violation of human dignity that often causes physical and psychological suffering for victims. In practice, many victims do not receive maximum legal protection due to the weak implementation of laws and regulations, the low sensitivity of law enforcement officials, and the still strong patriarchal culture in society. The purpose of this study is to analyze the importance of legal protection for victims of sexual abuse and to examine the role and responsibilities of the police in ensuring justice for victims at the regional level, particularly in the jurisdiction of the Asahan Resort Police. The research method used is a normative juridical approach by examining various laws and regulations such as Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law), Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, and internal regulations of the Indonesian National Police. The results of the study show that the application of legal protection for victims of sexual abuse is of high urgency in realizing a sense of justice and preventing victims from being revictimized. The Asahan Police Resort has a strategic role as the front line in the law enforcement process, so it is necessary to increase the capacity of the apparatus, apply victim-oriented procedures, and collaborate with victim assistance institutions such as the LPSK and DP3A. In conclusion, the effective implementation of legal protection for victims of sexual abuse is not only a legal obligation, but also a form of respect for human rights and gender justice. Through a humane law enforcement mechanism that is sensitive to victims and in accordance with the principles of substantive justice, it is hoped that the Asahan Resort Police can set an example of the implementation of legal protection that favors victims and strengthens public trust in the criminal justice system in Indonesia

Reformulasi Delik Perzinaan dalam KUHP Baru: Analisis Pluralisme Hukum dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Nataly Desnia Syaloomita Mukuan, J.M. Atik Krustiyati — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Pemberlakuan KUHP Indonesia melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya untuk merekonstruksi hukum pidana nasional yang tidak hanya berorientasi pada reformasi normatif tetapi juga pada integrasi nilai-nilai sosial, adat, dan agama dalam masyarakat plural Indonesia. Perumusan ulang tindak pidana perzinahan telah menjadi isu sentral, karena memperluas cakupan norma moral sekaligus mencerminkan interaksi dinamis antara perlindungan moral publik, kebebasan individu, dan pengakuan hukum yang hidup. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perumusan tindak pidana perzinahan dalam KUHP yang baru dari perspektif pluralisme hukum dan untuk menilai implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 411–412 KUHP Baru mencerminkan bentuk pluralisme hukum yang moderat dan integratif, yang dicirikan oleh pengakuan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat dan batasan melalui mekanisme tindak pidana berbasis pengaduan sebagai perwujudan prinsip ultimum remedium. Namun, dalam masyarakat pluralistik, perluasan formulasi tindak pidana berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena perbedaan interpretasi dan penerapan yang dipengaruhi oleh keragaman nilai-nilai sosial dan adat. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP Baru telah berupaya menyeimbangkan legitimasi sosial dan prinsip legalitas; namun, efektivitasnya dalam memastikan kepastian hukum masih bergantung pada implementasi kontekstual dan proporsional yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

The Role Of Law Enforcement Intelligence In Prosecutor's Office On "Prosecutor Guards The Village" Program At The North Padang Lawas District Prosecutor's Office

T. Ikhsan Ansyari Husny, Suci Ramadani, Muhammad Arif Sahlepi — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study was motivated by the issuance of Attorney General Instruction No. 5 of 2023 concerning the Optimization of the Role of the Attorney General's Office in Building Legal Awareness in Rural Communities through the Village Guard Program (Jaga Desa). The research questions are: How does the Law Enforcement Intelligence Function based on Attorney General Instruction No. 5 of 2023 build legal awareness among rural communities through the Jaga Desa program. What are the efforts and obstacles in implementing the Attorney General's Office's Law Enforcement Intelligence Function in the Jaga Desa program in North Padang Lawas Regency. This research method is through empirical juridical research with field studies at the North Padang Lawas District Attorney's Office. The data collection technique used by the author in this study is field research, covering data sourced from interviews with the Head of Section at the North Padang Lawas District Attorney's Office. The data analysis used in this study is qualitative analysis. The results of the study show that the North Padang Lawas District Attorney's Office has comprehensively implemented this role through the optimization of cross-sectoral performance. There are obstacles to the implementation of this role, but the North Padang Lawas District Attorney's Office continues to show a strong commitment to building legal awareness in rural communities, preventing violations of the law, and realizing the management of village administration with integrity and humanistic justice in North Padang Lawas Regency.

Legal Analysis of Insurance Defaults: A Review of Decision No. 209/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst Jo. Supreme Court Decision No. 3803 K/Pdt/2025

Rusly Rusly, Appe Hutauruk, Amin Saleh — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study addresses two problems: (1) the application of breach of contract (wanprestasi) concerning insurance claim payments, and (2) the judges’ considerations in Decision Number 209/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. Employing a normative juridical method with statutory and case approaches, the research analyzes primary legal materials (the Civil Code, the Commercial Code, Law Number 40 of 2014, OJK regulations, court decisions), secondary materials, and tertiary materials through qualitative descriptive-prescriptive techniques. The findings reveal. First, under the Civil Code, breach of contract encompasses non-performance, late performance, defective performance, and prohibited acts, while Decision 83/PUU-XXII/2024 restricts unilateral claim rejections. Second, judges across three levels ruled the defendant committed a breach of contract because the insured object was coal, making the vessel’s accident immaterial; the Loss Ratio interpretation was reasonable; the insurer was negligent during underwriting; force majeure was proven; and the rejection lacked legal basis. Ultimately, this decision strengthens consumer protection, elevates insurer standards, ensures legal certainty, and aligns with Constitutional Court’s ruling, marking a new era in Indonesian insurance law.

Pelaksanaan Yuridis Domatik Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris

Moh Syifa Al Qulub, Mohammad Nurul Huda, Aminullah Aminullah — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini membahas prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, khususnya dalam konteks hukum perjanjian dan peran notaris sebagai pejabat umum. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan istimewa karena memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum. Namun, untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme notaris, pengawasan negara melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) menjadi keharusan. Penelitian ini menitikberatkan pada peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat kabupaten/kota. MPD memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan atas dugaan pelanggaran jabatan notaris. Dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep, penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan oleh MPD bertujuan menjaga martabat profesi notaris, sedangkan pengawasan berfungsi mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kesimpulannya, MPD berperan strategis dalam memastikan notaris menjalankan tugas sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan, sehingga hak masyarakat atas pelayanan hukum yang adil, transparan, dan pasti dapat terlindungi.

Perlindungan Hukum atas Kedaulatan Tubuh Perempuan: Rekonstruksi Maqasid al-Syari’ah Jasser Auda terhadap Hak Integritas Diri dan Otonomi Hukum Individu

Sa’adatul Ashfiya, Zulfa Qurrotu Aini — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi hierarki Maqāṣid al-Syarī‘ah dengan memposisikan kedaulatan tubuh sebagai hak mandiri (independent right) dalam kategori Daruriyyāt. Penelitian ini merupakan studi hukum yuridis-normatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif yang berbasis pada library research. Pengumpulan data mencakup bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode content analysis melalui kerangka filosofi sistem Jasser Auda. Metodologi ini melibatkan tahapan restrukturisasi historis-kritis untuk menelaah genealogi teori Maqasid serta restrukturisasi metodis yang memanfaatkan enam fitur sistem: kognisi, keutuhan, keterbukaan, hierarki terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Analisis ini membongkar fenomena pseudo-consent (persetujuan semu) dalam relasi kuasa yang asimetris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan tubuh adalah prasyarat mutlak martabat manusia sebagai khalifah. Perlindungan fisik individu merupakan kebutuhan primer yang harus didahulukan di atas kemaslahatan sekunder seperti reputasi institusi. Rekonstruksi ini menyelaraskan nilai-nilai syariat dengan standar HAM global dan regulasi nasional seperti UU TPKS.

Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Riana Agustin, Yusrial Yusrial, Yohanes Yohanes — Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, serta mengkaji faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, didukung oleh data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana terjadi akibat konflik emosional yang dipicu oleh hubungan terlarang antara pelaku dan ibu korban, serta adanya penolakan dari korban yang memicu dendam pelaku. Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme hukum pidana militer, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara serta sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam proses pembuktian, terutama dalam menghadirkan saksi akibat trauma psikologis. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat hambatan dalam praktiknya.

The Principle of State Sovereignty and Its Limitations under Contemporary International Law: Implications for Indonesia's Foreign Policy and Regional Cooperation

Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study aims to analyze the principle of state sovereignty and its limitations in the context of international law, along with its implications for Indonesian foreign policy. This study will be conducted using a qualitative research approach, relying on normative legal research methods and utilizing secondary data from various international legal instruments, academic literature, and relevant policy documents. The study's findings highlight the importance of the principle of sovereignty in international relations, yet its implementation is often subject to various constraints within the context of international law, including international commitments in the areas of human rights, environmental protection, global security, and international cooperation. For Indonesia, the evolving interpretation of sovereignty requires a strategic balance between maintaining national autonomy and fulfilling international responsibilities. Indonesia's active engagement in regional frameworks, particularly within ASEAN, reflects an adaptive foreign policy approach that seeks to uphold sovereignty while promoting regional stability and cooperation.

Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jembrana

I Putu Aryana Kepakisan, Ida Ayu Putu Widiati, Ketut Adi Wirawan — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan faktor-faktor penghambat pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Adapun penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang hasil akhirnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan prosedur pemenuhan Hak Restitusi dapat diajukan oleh pihak korban, didampingi oleh LPSK dan Lembaga Perlindungan Anak. Restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun setelah adanya putusan incracht. Terkait mekanisme penghitungan besaran Restitusi masih belum terdapat standarisasi, namun pihak LPSK dapat melakukan asesmen kalkulasi permohonan dengan batas nilai kewajaran dan proyeksi pemulihan psikologis sebagai acuan. Faktor penghambat internal mencakup belum adanya standarisasi penghitungan Restitusi, realisasi perlelangan aset yang terhambat, kurangnya daya paksa hukum dan tidak terlaksananya Dana Bantuan Korban. Faktor penghambat eksternal mencakup minimnya informasi mengenai Restitusi, kendala administrasi, itikad baik dan kondisi ekonomi pelaku serta terbatasnya fasilitas pemulihan psikologis.

Health and Justice: The Influence of Rawls' Theory on Health Law and Policy

Ade Sathya Sanathana Ishwara — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This research will discuss the principle of equal freedom and the principle of difference in the health context. The principle of equal freedom will emphasize the importance of universal access to health services as a basic right of every individual, while the principle of difference will discuss the need for policies that better support vulnerable groups to reduce inequality in the health sector. By applying Rawls's theory to the legal system and health policy, it is hoped that social justice can be improved for the entire community in the field of health services. Also, health systems can be designed to minimize inequities and ensure that health resources are distributed ethically and fairly.

Syarat dan Pemenuhan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

Faizol Faizol, Mohammad Nurul Huda, Aminullah Aminullah — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis syarat dan pemenuhan hukum terhadap pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. Pemutusan perjanjian secara sepihak kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan salah satu pihak karena bertentangan dengan asas pacta sunt servanda yang mengikat perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (KUH Perdata), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, dan doktrin), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan artikel daring). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan interpretasi teks hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam klausul perjanjian, atau alasan yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang, seperti wanprestasi yang dibuktikan melalui somasi dan putusan hakim (Pasal 1266 KUH Perdata). Apabila pemutusan sepihak dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) atau sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), tergantung pada ada tidaknya hubungan perjanjian dan pemenuhan unsur kesalahan serta kerugian. Oleh karena itu, pemutusan perjanjian wajib memperhatikan asas itikad baik, kepatutan, dan kepastian hukum guna melindungi hak-hak para pihak.

Criminal Responsibility of Children Who Are Bullying That Results in Serious Injury

Utari Debora, Abdul Rahman Maulana Siregar, Rahmayanti Rahmayanti — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Criminal liability for children who perpetrate bullying resulting in serious injury is an increasingly prominent issue with the rise in cases of violence between children. The focus of this research is on Indonesian legal regulations, the application of criminal sanctions, and the age limit for criminal liability under the Juvenile Criminal Justice System Law. This research uses a normative juridical method by examining laws and regulations, literature, and related cases. The findings in this discussion indicate that bullying resulting in serious injury can be classified as a crime with criminal consequences or actions, but its implementation must still consider the principle of the child's best interests. Diversion can only be implemented if the crime is not categorized as serious, so in cases of serious injury, diversion opportunities are limited. This research emphasizes the importance of a proportional and recovery-oriented approach for both perpetrators and victims to ensure the achievement of the goals of child development and protection in the criminal justice process.

Legal Analysis of The Implementation of Restorative Justice in Domestic Violence Cases

Nora Elida Manurung, Abdul Rahman Maulana Siregar, Ismaidar Ismaidar — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in domestic violence (DV) cases from a positive legal perspective. The approach used is normative juridical, examining legislation, doctrine, and cases. Restorative justice, as an alternative to resolving criminal cases, emphasizes restoring relationships between perpetrators, victims, and the community without neglecting substantive justice. In cases of domestic violence, its implementation faces a dilemma between social recovery and protecting the rights of victims, particularly women and children. The analysis shows that the implementation of restorative justice in DV cases can only be carried out with caution, while still observing the principle of non-discrimination and the victim's right to a sense of security. The effectiveness of restorative justice in DV cases depends heavily on oversight of its implementation.

Peran Notaris dalam Pencegahan Sengketa Tanah Melalui Prinsip Kehati-Hatian

Amanda Regina Pallas Heriman, Caroline Caroline — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam pencegahan sengketa tanah melalui penerapan prinsip kehati-hatian serta mengkaji hambatan dan upaya penguatan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris melalui verifikasi identitas para pihak, pemeriksaan status dan keabsahan objek tanah, perumusan akta yang tidak multitafsir, serta pemberian penyuluhan hukum merupakan instrumen preventif yang esensial dalam meminimalisir potensi sengketa pertanahan. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses informasi pertanahan, itikad tidak baik para pihak, keterbatasan kewenangan notaris dalam menggali kebenaran materiil, serta persoalan profesionalitas. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem informasi pertanahan, peningkatan kompetensi notaris, optimalisasi pengawasan, dan sinergi kelembagaan menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran notaris sebagai garda preventif dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan prinsip kehati-hatian notaris sebagai instrumen preventif penyelesaian sengketa berbasis pendekatan kepastian hukum dan mitigasi risiko hukum.

Tanggung Jawab Platform Digital dalam Pencegahan Penyebaran Konten Deepfake sebagai Bentuk Kejahatan Siber

Dicky Priambodo — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan kecerdasan buatan telah melahirkan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi audio, video, dan gambar secara realistis sehingga berpotensi disalahgunakan sebagai bentuk kejahatan dunia maya seperti penipuan, pencemaran nama baik, dan disinformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab platform digital dalam mencegah penyebaran konten deepfake dan mengevaluasi efektivitasnya dari perspektif hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hukum pidana, dan hukum perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab platform digital mencakup aspek preventif, represif, dan korektif. Namun, penerapannya masih belum optimal karena kurangnya peraturan khusus terhadap deepfake, terbatasnya teknologi deteksi, dan kurangnya koordinasi antara platform dan pemerintah. Selain itu, tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi yang pesat dan konten dalam jumlah besar juga mempengaruhi efektivitas pengendalian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan, peningkatan kemampuan teknis, dan kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.

Juridical Analysis of Firm Liability Bankruptcy Application

Bastian Romual S, Abdul Rahman, Dina Andiza — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This research examines the liability of firms in bankruptcy applications based on the Decision of the Medan Commercial Court Number 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN. The main focus is to analyze how the responsibility of a firm as a non-legal entity is applied when it is declared bankrupt and how the panel of judges interprets the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy. The method used is normative juridical through legislative, conceptual, and case approaches. The findings show that because firms do not possess separate legal personality, legal responsibility is directly attached to the business entity and becomes unlimited. This joint liability principle requires that all firm assets be used as objects of settlement by the curator. The panel of judges granted the bankruptcy request after ensuring the fulfillment of bankruptcy elements, namely the existence of two or more creditors and debts that have matured and can be collected. The judges emphasized that firm bankruptcy has implications for the full liability of the business entity and reinforces protection for small creditors, including workers. The conclusion highlights the importance of legal certainty in regulating non-legal entities and the need for broader socialization regarding legal consequences for firms to prevent misuse of business structures.

Perlindungan Hak Terdakwa Melalui Rekonstruksi Pengaturan Ganti Rugi Terhadap Putusan Bebas

Gracea F Londa, A. Resopijani, Petrus Meirio Mamoh — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas melalui pengaturan ganti kerugian dalam sistem hukum positif Indonesia serta menganalisis kelemahan pengaturan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif, interpretatif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak terdakwa yang diputus bebas berlandaskan pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemulihan hak warga negara. Pengaturan mengenai ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 173 sampai dengan Pasal 175, menunjukkan adanya penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui pemberian hak ganti rugi dan dukungan dana abadi negara. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan ganti kerugian masih memiliki berbagai kelemahan, yaitu paradigma pertanggungjawaban negara yang masih berbasis pada kesalahan prosedural, pembatasan nominal kompensasi yang belum mencerminkan kerugian materiel dan immateriel secara proporsional, serta hambatan prosedural yang membebankan inisiatif pengajuan kepada terdakwa yang diputus bebas. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan korektif guna menjamin pemulihan hak terdakwa secara substantif.

Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Germo Dalam Eksploitasi Anak Di Kota Kupang

Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi germo dalam eksploitasi anak di Kota Kupang serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku anak, aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab anak menjadi germo terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis, lemahnya kontrol diri, dan dorongan memperoleh keuntungan instan. Faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penegakan hukum yang memperhatikan prinsip perlindungan anak serta pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan melalui konseling, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sarana dan sumber daya manusia. Disarankan agar orang tua, sekolah, dan masyarakat meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anak. Selain itu, aparat penegak hukum, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak perlu memperkuat koordinasi dalam edukasi hukum, deteksi dini, serta pembinaan berkelanjutan agar anak dapat kembali berintegrasi secara baik dalam masyarakat.

Juridical Analysis of Corruption Crimes in the Management of DPPA SKPD in the DPRD

Jagar Desprianto Sinaga, Lidya Ramadhani Hasibuan — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This research will discuss the legal analysis of the application of criminal law on corruption in the management of DPPA SKPD in the DPRD and align the application of laws related to research and thesis, then discuss the obstacles that exist in law enforcement in decision-making related to corruption cases in the management of DPPA SKPD in the DPRD Labuhan Batu. The formulation of the problem of this research is: How do Criminal Acts Obstruct the Corruption Judicial Process According to Law Number 31 of 1999 Junto Law Number 20 of 2001? And how is the Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption in the Management of DPPA SKPD in the DPRD? This research uses descriptive research analysis. The type of research used in this research is normative legal research obtained from secondary data. The data collection method used is data collection with document studies which is a method of collecting data through information obtained from documents related to the title of the research raised. Basically, the funds obtained come from the state treasury, where the funds must be used in accordance with the regulations stipulated when withdrawing funds from state finances.

Legal Protection for Medical Personnel in Health Centers based on Law No. 17 of 2023 concerning Health

Dewi Maya Sartika Simangunsong, Irsyam Risdwati, Redyanto Sidi — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Legal protection for medical personnel in health centers is a very important issue considering the strategic role they play in providing health services to the community. Medical personnel at health centers, both doctors, nurses, and other health workers, often face legal risks in carrying out their duties, whether related to negligence, malpractice, or demands from patients or third parties. Based on this, legal protection for medical personnel needs to be clearly regulated to ensure the sustainability of safe and guaranteed health services. Law No. 17 of 2023 is here to provide a guarantee of better legal protection for medical personnel, especially in the first level of health facilities of Puskesmas. Law No. 17 of 2023 provides a stronger legal basis for medical personnel by affirming their rights in carrying out their profession. One of the important aspects of this law is the existence of rules that ensure that medical personnel will not be punished criminally or civilly as long as the medical actions carried out are in accordance with applicable professional standards and medical ethics. The law also provides for a fairer dispute resolution mechanism, providing opportunities for medical personnel to defend themselves in cases that could potentially harm them, as well as ensuring adequate legal assistance. The importance of this legal protection not only provides a sense of security for medical personnel, but also ensures the quality of health services provided to the community. With clear regulations, medical personnel at Puskesmas can focus more on carrying out their duties without worrying about legal repercussions that can arise due to accidental mistakes. Through Law No. 17 of 2023, it is hoped that a better, fair, and professional health service system will be created, which in turn can increase public trust in health services at Puskesmas.

The Role National Narcotics Agency in Outpatient Rehabilitation in Drug Users Based on The Law Number 17 of 2023 Concering Health

Riend Afrianita, Irsyam Risdawati, Redyanto Sidi — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study aims to examine the role of the National Narcotics Agency (BNN) in outpatient rehabilitation programs for drug users based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. This law provides a clear legal framework regarding medical and social rehabilitation for drug abusers, including access to outpatient rehabilitation services. This research employs a qualitative approach using in-depth interviews and literature review techniques to explore the role of BNN in implementing rehabilitation programs, the challenges encountered, and the effectiveness of the program in reducing the negative impacts of drug abuse. The results of the study indicate that BNN plays an important role in providing outpatient rehabilitation services aimed at helping drug users regain normal functioning within society. This program involves medical and psychosocial services focused on recovery without requiring inpatient treatment. The implementation of outpatient rehabilitation programs by BNN emphasizes education, assistance, and medical as well as psychological treatment for individuals involved in drug abuse.However, the implementation faces several challenges, including limited rehabilitation facilities, a lack of trained human resources, and persistent social stigma attached to drug users. In addition, although Law Number 17 of 2023 provides a strong legal foundation, challenges remain in terms of inter-agency coordination and the availability of rehabilitation services that are affordable and accessible to the wider community. This study highlights the importance of BNN’s role in improving access to rehabilitation for drug abusers and provides recommendations to strengthen collaboration among the government, non-governmental organizations, and communities in supporting the success of rehabilitation programs. The study concludes that the National Narcotics Agency has a crucial role in outpatient rehabilitation for drug users in accordance with the mandate provided by Law Number 17 of 2023.

Legal Consequences of Notarial Negligence in the Preparation of Credit Deeds and Banking Security Deeds (A Study at the Khairuddin Rasyid Notary Office in Batam City)

Khairuddin, Bambang Fitrianto, Dahlan Dahlan — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study aims to examine the legal consequences of notarial negligence in the preparation of credit deeds and banking security deeds, as well as to identify the forms of inaccuracies that arise in notarial practice at the office of Notary Khairuddin Rasyid in Batam City. The research employs a normative juridical method combined with an empirical approach, involving the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and practical implementation of deed drafting. The findings indicate that notarial negligence, both in formal and substantive aspects of deeds, may result in diminished evidentiary value, the potential nullification or voidability of deeds, and legal liability risks for notaries. This study underscores the necessity of applying the prudential principle, professionalism, and strict legal compliance to ensure legal certainty and protection for parties involved in banking transactions.

Criminal Liability Analysis of Healthcare Professionals in Malpractice Cases Based on Digital Evidence in the Era of Electronic Medical Records

Faisal Lutfi, Sumarno Sumarno, Mhd. Azhali Siregar — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

The digitalization of healthcare services through the implementation of Electronic Medical Records (EMR) has important legal implications for proving medical malpractice cases. This study aims to analyze the construction of criminal liability for healthcare workers in malpractice cases using EMR-based digital evidence, as well as assess the strength of the evidence and its legal implications in the Indonesian criminal justice system. The method used is normative juridical research with a statutory, conceptual, and analytical approach to related doctrines and decisions. The results show that the criminal liability of healthcare workers remains based on the principles of actus reus and mens rea, with an emphasis on proving the element of fault in the form of intent or negligence. EMR as an electronic document is recognized as valid evidence under the Health Law No. 17 of 2023, Law No. 1 of 2024 as the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and derivative regulations, but its evidentiary strength is highly dependent on the fulfillment of the principles of data authentication, integrity, and validity. The findings also indicate that the use of EMR-based digital evidence has the potential to strengthen the proof of fault through digital forensic support, while also raising challenges related to personal data protection and the risk of criminalization of healthcare workers. This study concludes that harmonization of regulations and technical guidelines for digital evidence is necessary so that EMR can function optimally as evidence that ensures legal certainty, substantive justice, and balanced legal protection for patients and healthcare professionals.

Aesthetic Surgery Complications: Medical Legal Responsibilities and Health Insurance Claims

Faisal Lutfi, Marice Simarmata, T Riza Zarzani — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Aesthetic surgery, as an elective medical procedure, has its own legal complexities, particularly when complications occur or results do not meet patient expectations. This study aims to analyze the regulations and limitations of physicians' legal liability in aesthetic surgery, as well as examine the role of informed consent and therapeutic agreements in legal liability. The research method uses a qualitative approach through a literature review of laws and regulations, legal doctrine, court decisions, and related literature. The results of the study indicate that complications are not necessarily categorized as malpractice if the procedure meets professional and service standards. Legal liability only arises if there is a breach of obligation, professional negligence, or failure to comply with the standard of care that causes harm. Informed consent and therapeutic agreements play a strategic role as the basis for legal relationships, protecting patient rights, and limiting physicians' liability for claims of dissatisfaction with results. It is concluded that the implementation of professional standards and proper documentation of consent are key to addressing the legal risks of aesthetic surgery.

Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat

Eddy Eddy, Abdul Rahman Maulana Siregar, Suci Ramadani — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli tanah yang belum bersertifikat dari perspektif yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, perbuatan penipuan dalam jual beli tanah termasuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Ketiadaan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penipuan, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Dari sisi sosiologis, kasus ini merupakan lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta terbatasnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas hak atas tanah. Kondisi tersebut akan menimbulkan potensi konflik sosial dan menurunkan rasa kepercayaan dalam hubungan hukum perdata di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku penipuan dan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap korban dan lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penipuan dalam jual beli tanah yang belum bersertifikat.

Legal Protection for Nasional Health Insurance (JKN) Participants in the Case of Default in Health Facility Services Based on Health Law Number 17 of 2023

Samira Samira, Irsyam Risdawati, Redyanto Sidi — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study aims to examine legal protection for National Health Insurance (JKN) participants in dealing with cases of default in health facility services, with reference to Health Law Number 17 of 2023. The main focus of the research is to understand the extent to which this law provides legal protection for the rights of JKN participants, especially when the health services received are not in accordance with the applicable provisions. Through a normative approach, this study analyzes the provisions contained in the law related to the obligations of health facilities and the rights of JKN participants, as well as the legal impact in the event of a default in health services. This study also identifies forms of default that may occur in the context of implementing JKN, both from the health facility and the JKN program organizer itself. By using an analytical legal approach, it is hoped that solutions can be found to improve the protection mechanism for participants, including legal remedies that can be taken by JKN participants if their rights are not fulfilled. In this study, it is also discussed about the role of supervision and sanctions given to parties who commit defaults, as well as the government's obligation to ensure that health services provided to JKN participants are in accordance with the set standards. Through the results of the analysis, this study concluded that although Health Law Number 17 of 2023 provides a strong legal basis to protect the rights of JKN participants, there are still gaps in its implementation that can harm participants. Therefore, it is recommended that there be increased supervision, a better understanding of the rights of JKN participants, and stricter law enforcement against health facilities that commit defaults. This research makes an important contribution to the development of the health legal system in Indonesia.

The Of Law Number 17 of 2023 in Improving the Quality of Service to Avoid Caries in Children’s Teeth In 2025

Riri Ulfany, Irsyam Risdwati, Redyanto Sidi — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

This study aims to analyze the role of Law Number 17 of 2023 in improving the quality of children’s dental health services in Indonesia, particularly in efforts to prevent dental caries. This law was introduced as part of healthcare policy reform to enhance children’s dental health services by emphasizing the importance of early prevention of dental diseases. The main focus of this study is to identify how the implementation of this policy can strengthen the dental healthcare service system in Indonesia in 2025. This research employs a qualitative approach by analyzing the policies stipulated in Law Number 17 of 2023 and examining their effectiveness in practical implementation. Improvements in the quality of children’s dental health services, especially in preventing dental caries, are expected to be achieved through enhanced healthcare facilities and infrastructure, public education, and training for healthcare personnel. With the enactment of this law, the government expects improvements in the management of dental healthcare services to become more effective and efficient. The study focuses on evaluating whether the policy can have a direct impact on reducing the prevalence of dental caries among children in 2025, as well as examining the role of healthcare workers in its implementation across various regions. The results of this study are expected to provide a clear overview of the effectiveness of Law Number 17 of 2023 in achieving the goal of preventing dental caries in children. This research is also expected to serve as a reference for policymakers in formulating more comprehensive and targeted follow-up policies to address children’s dental health issues in Indonesia in 2025.

Implementation of Law No. 17 of 2023 on Dispute Resolution between Patients and Health Workers in Complications of Eye Surgery

M. Ammar Al Ghifari, Irsyam Risdawati, Muhammad Arif Sahlepi — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Medical complications, particularly in eye surgery, are inherent risks that may lead to disputes between patients and healthcare providers. In Indonesia, Law Number 17 of 2023 and Government Regulation Number 28 of 2024 emphasize non-litigation mechanisms, especially mediation, as the primary approach to resolving medical disputes. This framework aims to protect both parties while reducing the burden of litigation. This study analyzes the implementation of these regulations in resolving disputes arising from ophthalmic surgical complications, focusing on legal certainty, justice, and balanced protection.This research employs a normative legal method using statutory and literature approaches. The analyzed regulations include Law Number 17 of 2023, Law Number 29 of 2004, Law Number 36 of 2009, Law Number 30 of 1999, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. Secondary data from textbooks, journals, case reports, and court decisions were examined using qualitative descriptive analysis.The findings indicate that mediation serves as a mandatory initial step in resolving medical disputes. Non-litigation pathways are considered faster, more cost-effective, and less confrontational than litigation. Professional disciplinary bodies play a crucial role in assessing alleged negligence proportionally. Legal protection for healthcare providers is ensured without neglecting patients’ rights. Overall, the regulation strengthens a restorative justice approach, maintains the therapeutic relationship, and balances rights and obligations, although challenges remain in technical implementation and public awareness.

Juridical Analysis Of The Implementation of The BPJS Kesehatan Program in Improving Access to Health Sevices in Indonesia

Meri Ulfa , Marice Simarmata, Irsyam Risdawati — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Healthcare is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, yet access disparities remain a serious problem in Indonesia. This study aims to analyze the legal aspects of implementing the BPJS Kesehatan program to improve access to health care and identify existing legal barriers. The research method employs a normative legal approach, using statutory and conceptual frameworks, and analyzes primary,secondary, and tertiary legal materials through a qualitative, descriptive-analytical approach. The results indicate that the BPJS Health program has a strong legal foundation based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 40 of 2004 on the National Social Security System, Law No. 24 of 2011 on the Social Security Administration Agency, and Law No. 17 of 2023 on Health, with an enrollment coverage of 89% of the population (242 million people).However, implementation faces legal challenges: a gap between regulations and practice, a financial deficit of Rp 13 trillion, delays in claim payments, and weak legal protection for participants. The study recommends regulatory reform, improvements to the financial system,strengthening of legal protection mechanisms, and enhanced coordination among institutions to achieve equitable and sustainable Universal Health Coverage.

Analysis of the Implementation of the Rights of Patients with Mental Disorders to Access Health Services in Hospitals

Farhan Farhan, Muhammad Arif Sahlepi, Irsyam Risdawati — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

The rights of patients with mental disorders are an integral part of efforts to provide fair and equitable health services. In this context, hospitals as health institutions have a responsibility to ensure that patients with mental disorders get their rights, including access to quality health services. This research focuses on the implementation of the rights of patients with mental disorders in obtaining access to health services at Prof. Dr. Muhammad Ildrem Hospital, North Sumatra. The main focus of this study is to evaluate the extent to which the rights of patients with mental disorders are guaranteed and fulfilled in the hospital service system. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data was collected through in-depth interviews with relevant parties, such as medical personnel, patients with mental disorders, and hospital managers. In addition, direct observation of health service practices in hospitals is also carried out to get a more complete picture of the implementation of patient rights. This study aims to analyze the extent of the implementation of the rights of patients with mental disorders at Prof. Dr. Muhammad Ildrem Hospital. and to find out the factors that affect patients' access to health services, as well as to identify obstacles and challenges faced in the implementation of patients' rights. The results of the study show that although there are policies that support the protection of the rights of patients with mental disorders, their implementation in the field still faces various challenges. Some of the factors that affect access to health services for patients with mental disorders include social stigma against mental disorders, limited facilities and trained human resources, and lack of adequate understanding from some medical workers regarding the rights of patients with mental disorders. Conclusion of this study The implementation of the rights of patients with mental disorders at Prof. Dr. Muhammad Ildrem Hospital still needs to be improved, especially in terms of fulfilling access to health services in accordance with their rights. Social stigma and limited resources are the main obstacles that need to be overcome.

Kegagalan Tindakan Medis dan Diskursus Malpraktik: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum dalam Etika Biomedik

Denni Boy Saragih, Asep Sapsudin, Riswan Marsal, Puspitasari Vivit Puji — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman tersebut dalam kerangka etika biomedik dan filsafat hukum. Dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis, artikel ini menganalisis konsep tanggung jawab, relasi antara legalitas dan moralitas, serta problem keadilan dalam konteks kegagalan tindakan medis. Kasus-kasus medis di Indonesia digunakan sebagai titik refleksi untuk menunjukkan bahwa kegagalan tidak selalu mencerminkan pelanggaran hukum atau etika. Artikel ini berargumen bahwa reduksi kegagalan menjadi malpraktik mencerminkan dominasi cara berpikir positivistik yang mengabaikan kompleksitas moral dalam praktik medis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan filsafat hukum yang lebih integratif untuk memahami tanggung jawab dalam etika biomedik.

Faktor Penyebab Pekerja Migran Indonesia Bekerja Dengan Cara Non-Prosedural Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya)

Ariance Elisabeth Renda , Helsina F. Pello, Chatryen M. Dju Bire — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja secara non-prosedural serta akibat hukum yang ditimbulkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian dilakukan di Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan metode penelitian empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yang terdiri dari Kepala BP2MI, Kepala Desa, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan mantan PMI non-prosedural, serta didukung oleh studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama masyarakat memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural. Rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, tingginya kebutuhan hidup, serta rendahnya tingkat pendidikan mendorong masyarakat memilih jalur cepat untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, kurangnya akses informasi mengenai prosedur resmi, pengaruh lingkungan sosial, dan keberadaan agen ilegal turut memperkuat praktik migrasi non-prosedural. Penelitian ini juga menemukan bahwa PMI non-prosedural menghadapi berbagai akibat hukum, seperti hilangnya perlindungan hukum, tidak memperoleh akses bantuan negara, rentan mengalami eksploitasi, deportasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di negara tujuan. Di sisi lain, perekrut atau calo yang memberangkatkan PMI secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, pengawasan pemerintah, dan edukasi migrasi aman untuk mencegah praktik keberangkatan PMI secara non-prosedural.

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Barang Elektronik Secara Bersama-Sama Dan Menjual Barang Hasil Curian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang

Upik Yovita Umaya Putri Buyung, Orpa Ganefo Manuain, Adrianus Djara Dima — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang serta mengkaji upaya penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian barang elektronik. Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi niat, kondisi ekonomi, dan kebiasaan pelaku, sedangkan faktor eksternal meliputi kesempatan dan pengaruh pergaulan. Faktor ekonomi dan pergaulan menjadi faktor yang paling dominan karena tekanan kebutuhan hidup serta pengaruh kelompok mendorong pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Upaya penanggulangan yang dilakukan terdiri atas upaya represif dan rehabilitatif. Upaya represif dilakukan melalui proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, upaya rehabilitatif dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di rumah tahanan guna membentuk kesadaran hukum dan memberikan keterampilan hidup bagi narapidana. Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi kendala berupa overcapacity, keterbatasan petugas, serta pengaruh lingkungan sosial yang menyebabkan masih terjadinya residivisme.

Analisis Prinsip Kemanfaatan dan Ketidakberpihakan Dalam Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas Kepada Badan Usaha Organisasi Masyarakat

Michelle Hartato, Hesti Armiwulan, Erly Aristo — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha ormas agama melalui Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengubah tatanan hukum dengan menghapuskan mekanisme lelang yang sebelumnya diwajibkan bagi badan usaha swasta menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini menimbulkan urgensi penelitian mengenai keselarasan kebijakan tersebut prinsip kemanfaatan dan ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penawaran prioritas ini berpotensi mencederai prinsip kemanfaatan karena mengabaikan aspek kompetensi teknis dan rekam jejak dalam pengelolaan pertambangan yang berisiko tinggi terhadap kelestarian lingkungan serta hak generasi mendatang. Selain itu, kebijakan ini dinilai melanggar prinsip ketidakberpihakan karena memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu, sehingga merusak iklim persaingan usaha yang sehat dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Penghapusan mekanisme lelang menghilangkan standar objektif dalam pemilihan pengelola sumber daya alam yang kompeten.

Urgensi Peran ayah dalam pendidikan dan perkembangan anak didalam keluarga (Prespektif Hukum Islam)

Akhmad Juman Romdani, Adi Purnomo — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menjelaskan urgensi ayah dalam pendidikan dan perkembangan anak didalam keluarga. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, AL-Qur’an dan Hadist Nabi saw. Sedangkan sumber pendukung adalah artikel-artikel hasil penelitian terdahulu yang terkait. Dengan menggunakan content analysis penelitian ini menemukan Perkembangan anak akan sangat efektif jika meggunakan metode pendekatan psikologi dengan kasih sayang secara bertahap. Ada 3 Tahap dalam pendidikan anak dalam rumah tangga yaitu saat umur 7 Tahun pertama sebagai raja, kemudian 7-14 tahun pendidikan tahap kedisplinan kewajibannya, dan 14 Tahun keatas perlakuan anak sebagaimana sahabat. Peran Ayah dalam pendidikan Prespektif Al-Qur’an dan Hadist diantaranya (1) Peran Ayah Dalam Pendidikan Aqidah Anak; (2) Peran Ayah dalam Pendidikan Ibadah Anak; (3) Peran Ayah Dalam Pendidikan Akhlak Anak.

Perlindungan Konsumen Dalam Praktik "Buy Now Pay Later" (BNPL) Di E-Commerce: Analisis Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak (Studi Perbandingan Hukum Singapura) Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraa

Alexander Bagas Djawa, Orpa Juliana Nubatonis, Chatryen Megawati Dju Bire — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam praktik Buy Now Pay Later (BNPL) di E-commerce Indonesia ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti serta membandingkannya dengan pengaturan hukum di Singapura. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pertumbuhan pesat layanan BNPL yang meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan risiko gagal bayar, asimetri informasi, dan potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyelenggara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi terkait BNPL di Indonesia dan Singapura. Di Singapura, pengaturan BNPL berada dalam kerangka Monetary Authority of Singapore dengan dukungan Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003 serta Code of Conduct BNPL yang menekankan transparansi, batas kredit, manajemen risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 32 Tahun 2025 telah mengatur prinsip perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan data pribadi sebagai pilar utama penyelenggaraan BNPL. Namun, masih terdapat ruang penguatan terutama terkait pengaturan batas limit kredit dan kejelasan jumlah serta frekuensi cicilan guna menjamin asas keadilan dan perlindungan pihak yang lemah. Sementara itu, pengaturan di Singapura lebih komprehensif dalam aspek pembatasan kredit, bantuan kesulitan keuangan, transparansi biaya, serta mekanisme pengaduan yang cepat dan terstruktur. Kesimpulannya, pengaturan BNPL di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan melalui POJK 32 Tahun 2025, namun masih memerlukan penguatan substansi dan implementasi agar tercapai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara lebih efektif. Studi komparatif dengan Singapura dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan regulasi guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adaptif di era digital.