Pemanfaatan Blockchain sebagai Instrumen Transparansi Pemilu dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Abstract

Penelitian ini menganalisis potensi teknologi blockchain sebagai instrumen peningkatan transparansi pemilu dalam kerangka hukum tata negara Indonesia melalui pendekatan konseptual-normatif. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi kompatibilitas blockchain dengan prinsip konstitusional LUBER JURDIL dan merancang model implementasi yang sesuai konteks Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan konseptual dengan analisis normatif-yuridis melalui studi pustaka komprehensif terhadap hukum konstitusi, regulasi pemilu, dan studi komparatif implementasi blockchain voting internasional. Kebaruan penelitian terletak pada penyediaan kerangka hukum-teknis komprehensif pertama untuk implementasi blockchain dalam konteks hukum tata negara Indonesia yang spesifik, dengan analisis kompatibilitas kuantitatif terhadap prinsip LUBER JURDIL dan usulan model implementasi hibrid yang pragmatis. Hasil penelitian menunjukkan teknologi blockchain memiliki kompatibilitas tinggi dengan prinsip konstitusional LUBER JURDIL Indonesia: langsung (95%), umum (85%), bebas (88%), jujur (97%), dan adil (93%), namun prinsip rahasia menghadapi tantangan signifikan (52%) yang memerlukan solusi kriptografi advanced. Model implementasi hibrid tiga lapisan (antarmuka fisik, pemrosesan digital, verifikasi publik) merupakan pendekatan optimal yang memerlukan adaptasi kerangka hukum komprehensif di tingkat konstitusional, legislatif, dan regulasi. Penelitian menyimpulkan bahwa blockchain dapat menjadi instrumen efektif transparansi pemilu Indonesia melalui implementasi bertahap 10 tahun (2025-2035) dengan fokus pengembangan kedaulatan digital dan mitigasi risiko keamanan siber