THE FUNCTION OF CHILDREN SOCIAL RESEARCH AS A RECOMMENDATION TO JUDGES IN DECIDING JUNEVILE CRIMINAL JUSTICE CASES
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Children who commit crimes need to get special treatment that is different from the process of adults. This is because the situations and conditions in the legal process make children who are dealing with the law take up a lot of their time to interact normally with other people, so that it will have an impact on their psychological disorders. Bapas plays an important role in accompanying Children in Conflict with the Law through Social Advisor who carry out Social Research, guidance, supervision, and assistance to Children inside and outside the criminal justice process. This study aims to analyze one of these functions, namely Social Research as one of the Judge's recommendations in deciding juvenile justice cases. The results of the study conclude that the Social Research Report is of great benefit to judges in making a decision on a case appropriately and fairly. Even if the judge's decision does not take into account the judge's decision, it can be stated that the decision is null and void.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Asmawati, H. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang). Journal Evidence of Law, 1(1), 122–124.
Fatonah, E. S. (2021). Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jurnal Revolusi Indonesia, 1(6), 518–534.
Firmansyah, B. (2021). STRATEGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MEMBANGUN HUBUNGAN BAIK (RAPPORT) DENGAN KLIEN ANAK UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (Studi kasus: BAPAS Kelas I Malang). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(2), 20–30.
Kadir, M. A. (1998). Hukum Perikatan. Alumni.
Krisna, L. A. (2015). Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(1), 146–158.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
Pande, Y. (2018). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Proses Peradilan Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 847–862.
Purwanto, G. H. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, 3(2), 1–9.
Rahardjo, M. M., & Muhammad, A. (2022). OPTIMALISASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN DENGAN MELIBATKAN WALI PEMASYARAKATAN PADA BAPAS KELAS II MAGELANG. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(1), 303–307.
Saraswati, R. (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Soemitro, I. S. (1990). Aspek Perlindungan Anak. Bumi Aksara.
Sudarto. (1989). Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia. Universitas Diponegoro.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyenggaraan Pemasyarakatan
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-122 PK.01.05.02 Tahun 2016