Policies On Regulatory Reform Law Journal

Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Bisnis Internasional dengan Prinsip Kebebasan Bersepakatan dan Supremasi Regulasi Nasional

Michael Aquila Pinandhita, Marjan Miharja — Sat, 04 Jan 2025 00:00:00 +0700

Lalu lintas perdagangan internasional yang berkembang pesat telah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada khalayak internasional dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam era globalisasi ini, perdagangan menjadi elemen kunci dalam pemenuhan barang dan jasa. Namun, perbedaan geografis, ekonomi, dan regulasi antarnegara menciptakan kompleksitas dalam perdagangan bisnis internasional. Oleh karena itu, pemilihan mekanisme pembayaran dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku di negara-negara yang terlibat menjadi penting.Eksplorasi ini memakai mekanisme pendekatan kualitatif dengan penekanan pada eksplorasi regulasi normatif. Data yang diperoleh adalah deskriptif, melalui wawancara dan pengamatan perilaku. Selain itu, eksplorasi menggabungkan mekanisme studi kepustakaan untuk mengumpulkan sumber-sumber regulasi yang relevan dengan isu regulasi yang sedang diteliti.Hasil eksplorasi mengungkapkan bahwa perdagangan bisnis internasional melibatkan prinsip kebebasan bersepakatan dan pemilihan regulasi nasional. Regulasi internasional mengatur berbagai aspek transaksi, termasuk tarif pajak, ketentuan asuransi, dan mekanisme transaksi. Prinsip-prinsip regulasi bisnis internasional ditemukan dalam berbagai sumber regulasi akad internasional, seperti regulasi nasional, dokumen kontrak, prinsip-prinsip regulasi umum, putusan pengadilan, doktrin, dan perjanjian internasional.Dalam konteks perdagangan bisnis internasional, penting untuk memahami peraturan yang berlaku di tingkat internasional dan nasional. Prinsip-prinsip regulasi berdasarkan kebebasan bersepakatan dan pemilihan regulasi nasional adalah landasan utama pembentukan akad bisnis internasional. Perlindungan regulasi memiliki dua jenis, yaitu preventif dan represif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Kepastian regulasi dalam akad bisnis internasional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai sumber regulasi internasional dan nasional yang mengatur perdagangan bisnis internasional.

Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia

Venansia Dinati Tifoni, Tomy Michael — Sat, 04 Jan 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini tujuannya guna menganalisa penerapan prinsip-prinsip yang ada pada HAM serta pertimbangan oleh hakim yang tidak menunjukkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, pada Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur sebagai Terdakwa. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena terdapat bebrapa bukti yang cukup kuat yang mengindikasikan keterlibatan terdakwa dalam tindakan pembunuhan. Pengadilan memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normative melalui pendekatan UU dan kasus. penelitian ini mengeksplorasi dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, serta menilai apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya hak untuk hidup serta keadilan bagi korban. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasanya pertimbangan hakim yang tidak menunjukkan prinsip keadilan, kepastian hukum serta perlindungan HAM, karena mengabaikan bukti medis penting serta lebih mengedepankan bukti yang tak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak menampakkan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum. Maka penting guna mengevaluasi semua bukti dengan menyeluruh tahap mengambil Keputusan oleh hakim.

Pemidanaan Terhadap Pengguna Kecerdasan Buatan Melanggar Hak Kekayaan Intelektual

Irvan Setiawan, Tomy Michael — Sat, 04 Jan 2025 00:00:00 +0700

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang melibatkan kecerdasan buatan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya regulasi yang jelas, sulitnya pembuktian pelanggaran, dan kurangnya sumber daya serta keahlian dalam penegakan hukum. Artikel ini membahas kompleksitas pemidanaan terhadap pengguna Kecerdasan Buatan yang melanggar HKI, serta pentingnya pembaruan regulasi, pelatihan aparat penegak hukum, dan kerjasama multisektoral. Penelitian ini juga menyoroti perlunya meningkatkan kesadaran public mengenai hak pencipta dan tanggungjawab pengguna teknologi KecerdasanBuatan dengan merumuskan solusi yang tepat, diharapkan dapat tercipta iklim yang mendukung inovasi dan perlindungan HKI yang lebih efektif di era digital