Problematika Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perceraian Di Peradilan Agama

Main Article Content

Michel Priscila
Talitha Maheswari Ning Atmojo
Akmalia Salsabila
Sekar Galuh Ardelia
Suryajaya Hakim
Rama fachreza Aleaputra
Karindra Alvian Nugraha

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan utama mengenai bagaimana hakim di Peradilan Agama menilai alat bukti dalam proses persidangan perkara perceraian, sebuah proses yang kerap menghadapi inkonsistensi, subjektivitas, serta kendala prosedural yang berdampak pada keadilan putusan. Penelitian ini memosisikan diri dalam diskursus mengenai diskresi hakim dan penilaian alat bukti dalam hukum keluarga, sekaligus menyoroti kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan. Pertanyaan penelitian yang dibahas adalah bagaimana hakim menilai bukti surat, keterangan saksi, dan bukti digital dalam perkara perceraian, serta bagaimana penilaian tersebut mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan keadilan bagi para pihak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung analisis peraturan perundang-undangan, studi putusan, dan interpretasi doktrinal, penelitian ini menelaah standar yang digunakan hakim serta hambatan yang muncul dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pedoman prosedural yang jelas, hakim tetap menghadapi kendala seperti kesaksian yang saling bertentangan, ketidaklengkapan alat bukti, dan variasi persepsi terhadap bukti digital, yang menyebabkan perbedaan putusan. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan pentingnya penguatan standar pembuktian dan peningkatan bimbingan teknis bagi hakim untuk memastikan konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam perkara perceraian.      

Article Details

How to Cite
Priscila , M., Talitha Maheswari Ning Atmojo, Akmalia Salsabila, Sekar Galuh Ardelia, Suryajaya Hakim, Aleaputra, R. fachreza, & Nugraha, K. A. (2026). Problematika Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perceraian Di Peradilan Agama. Policies On Regulatory Reform Law Journal, 2(1), 26–34. https://doi.org/10.59066/prlj.v2i1.2004
Section
Articles