Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics

Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Hukum Perjanjian dan Pengaturan Pengkreditan di Indonesia

Rasman Habeahan — Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 +0700

Tingginya komleksitas masalah kredit macet yang terjadi dalam penyelenggaraan Koprasi simpan pinjam khususnya yang berkaitan dengan dasar hukum, prosedur pemberian kredit, serta langkah-langkah penanganan yang diterapkan ketika anggota tidak dapat memenuhi kewajiban angsurannya secara tepat waktu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undang, asas hukum, dan ketentuan hukum yang mengatur pengkreditan serta perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam. Hasil penelitian ini memaparkan pertama pelaksanaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam pada dasarnya telah memiliki landasan landasan hukum yang cukup memadai. Namun pengaturan hukum pengkreditan tersebut pada umumnya masih bersifat normatif dan umum, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing koperasi. Kedua Mekanisme penyelesaian kredit macet sebaiknya dilakukan secara non-litigasi dengan mengedepankan pendekatan persuasif, musyawarah, dan restrukturisasi kredit melalui penjadwalan ulang pembayaran. Ketiga Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada koprasi sebagai kreditur jika terjadi kredit macet adalah pendekatan yang bersifat preventif dan represif. Namun kedua pendekatan tersebut tidak berjalan efektivitas khususnya pendekatan preventif masih perlu ditingkatkan agar koperasi tidak hanya mampu menyelesaikan kredit macet, tetapi juga mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa yang akan datang.

Analisis Putusan 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby: Perlindungan Hak Waris Berdasar KUHPerdata dan KHI

Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby terkait keabsahan hibah yang ditinjau dari Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim cenderung menerapkan pendekatan yuridis-formalistis dengan menitikberatkan pada kekuatan pembuktian akta otentik dan tanda tangan persetujuan ahli waris sebagai bukti tidak adanya cacat kehendak. Dalam penerapan Pasal 210 ayat (1) KHI, hakim menilai batas maksimal hibah berdasarkan aspek kuantitatif luas objek hibah tanpa melakukan penilaian komprehensif terhadap nilai ekonomis keseluruhan harta pemberi hibah. Pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan tujuan normatif Pasal 210 ayat (1) KHI sebagai norma pembatas yang berfungsi melindungi hak ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif dalam menilai keabsahan hibah.

Reformulasi Penggantian Kerugian Negara Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Korupsi

Nikmal A. Abdullah, Fence M. Wantu, Apripari Apripari — Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 +0700

Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus rasa keadilan masyarakat. Mekanisme penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi selama ini masih berorientasi pada pemidanaan, sehingga efektivitas pemulihan kerugian negara seringkali tidak optimal. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana merumuskan kembali konsep penggantian kerugian negara agar lebih menekankan pada pemulihan (restorasi) dibanding sekadar pembalasan (retribusi). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi penggantian kerugian negara dalam perkara korupsi serta menawarkan model yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi penggantian kerugian negara perlu diarahkan pada mekanisme yang menitikberatkan pada pemulihan keuangan negara melalui instrumen hukum yang lebih adaptif, misalnya dengan memperluas alternatif penyelesaian berbasis kesepakatan restoratif tanpa mengurangi aspek penegakan hukum. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif bagi negara dan masyarakat.

Eksekusi Kewajiban Nafkah Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian: Ketidakhadiran Mekanisme Penelusuran Tergugat

Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji eksekusi kewajiban nafkah dalam putusan verstek perkara perceraian yang terkendala oleh ketidakhadiran mekanisme penelusuran tergugat. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah iddah, mut’ah, madhiyah, dan nafkah anak telah ditetapkan secara rinci, eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada prosedur hukum untuk melacaknya. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan eksekusi nafkah dalam kondisi tersebut serta merancang mekanisme penelusuran tergugat yang ideal dalam hukum acara peradilan agama. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Temuan menunjukkan bahwa hukum acara perdata dan peradilan agama di Indonesia tidak mengatur kewenangan pengadilan untuk menelusuri identitas atau aset tergugat pasca-verstek, sehingga eksekusi nafkah hanya bergantung pada inisiatif penggugat yang umumnya rentan secara sosial-ekonomi. Akibatnya, putusan verstek berisiko menjadi “putusan hampa” yang gagal menjamin keadilan substantif, terutama bagi perempuan dan anak. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskusi tentang celah normatif dalam sistem peradilan keluarga. Secara praktis, penelitian merekomendasikan penguatan kewenangan pengadilan melalui integrasi data kependudukan, kolaborasi antarlembaga, dan pengaturan kewajiban pelaporan domisili oleh tergugat sebagai bagian dari reformasi hukum acara yang berkeadilan dan responsif.

Kedudukan Hukum Aset Digital Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Di Pengadilan Agama

Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 +0700

Penelitian yuridis normatif ini mengkaji kedudukan hukum dan pembagian aset digital sebagai harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti mata uang kripto, akun media sosial yang dimonetisasi, konten digital, dan bisnis daring, yang dalam praktiknya diperoleh selama masa perkawinan. Permasalahan muncul terkait kedudukan aset digital dalam hukum kebendaan serta mekanisme pembagiannya sebagai harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan prinsip hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang bernilai ekonomi dan berpotensi menjadi bagian dari harta bersama apabila diperoleh selama perkawinan. Pembagian aset digital dalam perceraian dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik aset melalui konversi nilai, pengalihan kepemilikan digital, atau kompensasi ekonomi.

Transformasi Digital Pada Pengadilan Agama: Analisis Pembuktian Secara Elektronik

Annisa Nurmalasari Hutapea, Adiman Adiman, Eliza Yuniar, Kusuma Daniel Kusnadi — Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 +0700

Penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat luas ini dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang, maka di aturlah sanksi-sanksi yang tercantum di Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pun haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini akan membahas pengaturan tindak pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima Dan/Atau Menyerahkan narkotika dalam hukumpidana Indonesia dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusanPengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridi normatif), menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Permufakatan jahat sebagimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Narkotika. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla.yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Terdakwa yang mendapat hukuman mati pun, pertimbangan hakim sudah matang dan dengan argumentasi selain efek jera, tiada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. Disarankan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa haruslah lebih mempertimbangkan terhadap dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan terdakwa.

Penemuan Hukum Hakim Terhadap Fenomena "Nikah Siri Online": Antara Keabsahan Agama dan Legalitas Negara

Brandi Stefano Pedo, Daniel Tata Gabe , Meiddy Dwi Darmawan, Theo Prapaskah — Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 +0700

Fenomena “nikah siri online” merupakan perkembangan baru dalam praktik perkawinan di masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena berada pada irisan antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan tuntutan legalitas menurut hukum negara. Di satu sisi, perkawinan dianggap sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, namun di sisi lain negara mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Kondisi tersebut menempatkan hakim pada posisi strategis untuk melakukan penemuan hukum ketika menghadapi perkara yang berkaitan dengan nikah siri online, terutama karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim melakukan penemuan hukum terhadap fenomena nikah siri online dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi nikah siri online, hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif semata, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta mempertimbangkan perlindungan hak-hak keperdataan, khususnya bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim menjadi jembatan antara keabsahan agama dan legalitas negara dalam merespons dinamika hukum perkawinan di era digital.

Peran Intervensi Pihak Ketiga terhadap Kekuatan Pembuktian dalam Proses Persidangan Perdata

Sat, 31 Jan 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran intervensi pihak ketiga terhadap kekuatan alat bukti dalam persidangan perdata serta implikasinya terhadap objektivitas hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat para ahli. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa intervensi pihak ketiga dapat berfungsi sebagai instrumen penguat pembuktian melalui penambahan bukti dan informasi yang relevan, namun juga berpotensi menimbulkan distorsi fakta apabila tidak didasarkan pada legitimasi dan relevansi kepentingan hukum. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa intervensi pihak ketiga perlu diatur dan diawasi secara ketat agar mendukung objektivitas hakim serta menjamin tercapainya keadilan prosedural dan substantif dalam persidangan perdata.